Membangun Ekosistem Digital Desa: Menjembatani Regulasi dan Realitas Lapangan
Transformasi digital desa bukan sekadar pengadaan perangkat komputer atau pemasangan internet desa, melainkan evolusi pola pikir tata kelola pemerintahan.
Sistem dokumentasi perjalanan karier, inovasi digital pemerintahan, kepemimpinan publik, serta pembelajaran nyata dalam mengabdi kepada masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
“Tidak semua perjalanan mendapatkan tepuk tangan. Tetapi setiap perjalanan pasti selalu meninggalkan pelajaran.”
14+
Tahun Pengabdian
Sejak tahun 2005
6+
Karya & Inovasi
Sistem & Inovasi Nyata
9+
Penghargaan
Tingkat Daerah & Nasional
16+
Sertifikasi
Kompetensi & Pelatihan
5+
Catatan Pemikiran
Gagasan & Tulisan
∞
Pelajaran
Belajar Tanpa Batas
Cuplikan amanah dan peran pengabdian terkini dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kabupaten
Memimpin perumusan kebijakan teknis, fasilitasi tata kelola keuangan desa berbasis digital, serta penguatan kelembagaan BUMDes.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Menginisiasi integrasi sistem perencanaan pembangunan daerah partisipatif dan evaluasi capaian reformasi birokrasi.
Sekretariat Daerah Bagian Organisasi & Tata Laksana
Mengembangkan standardisasi SOP berbasis digital dan modernisasi arsip kepegawaian antar satuan kerja.
Platform digital, modernisasi tata kelola, dan instrumen pelayanan publik yang dirancang untuk menjawab tantangan birokrasi riil.
Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi kerap mengalami keterlambatan hingga 4 bulan akibat rekap manual ribuan indikator kegiatan.
Warga desa terpencil harus menempuh jarak puluhan kilometer ke kantor kecamatan hanya untuk mengurus surat keterangan usaha.
Terjadinya tumpang tindih data sektoral antar dinas yang menghasilkan angka berbeda untuk objek kebijakan yang sama.
Antrean fisik pemohon layanan kependudukan dan perizinan dasar di kantor MPP membludak di pagi hari.
Ratusan SOP instansi tertulis dalam dokumen tebal yang tersimpan di lemari arsip dan jarang diperbarui.
Penyerapan anggaran belanja daerah selalu menumpuk di kuartal IV, memicu risiko kualitas pekerjaan fisik.
Refleksi pemikiran kritis, catatan lapangan reformasi birokrasi, dan pembelajaran kepemimpinan dari dinamika pelayanan publik.
Transformasi digital desa bukan sekadar pengadaan perangkat komputer atau pemasangan internet desa, melainkan evolusi pola pikir tata kelola pemerintahan.
Esensi sejati dari jabatan publik bukanlah kehormatan protokoler atau wewenang tanda tangan, melainkan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh warga.
Mengubah paradigma penilaian kinerja pemerintahan dari sekadar pemenuhan indikator administratif menjadi perbaikan nyata kualitas hidup masyarakat.

Pedesaan Kabupaten Garut
Pilih modul di bawah untuk meninjau secara mendalam karya, rekam karier, atau materi pelatihan.
Timeline jabatan dan amanah penugasan dari awal pengabdian hingga saat ini.
Sistem aplikasi, regulasi kebijakan, dan solusi digital yang berhasil diimplementasikan.
Apresiasi kehormatan atas prestasi dan konsistensi pelayanan publik.
Artikel, opini kebijakan publik, dan catatan lapangan seputar tata kelola pemerintahan.